KOTA BIMA — Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima menggelar Asistensi Lanjutan Pengisian dan Penggunaan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online Tahun 2026 pada 8–9 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Bagian Organisasi Setda Kota Bima tersebut merupakan tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Asistensi dilakukan untuk memastikan seluruh lokus SKM Online dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi dan memenuhi target penginputan data sesuai jadwal.
Libatkan OPD, RSUD dan Puskesmas
Asistensi diikuti perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RSUD Kota Bima, serta seluruh Puskesmas se-Kota Bima yang menjadi lokus SKM Online Tahun 2026.
Selama dua hari, peserta mendapatkan pendampingan teknis mengenai tata cara pengisian aplikasi, proses validasi data, hingga penyelesaian kendala yang ditemui pada masing-masing unit pelayanan.
SKM Jadi Bagian Penilaian Kualitas Pelayanan
Tim Bagian Organisasi menjelaskan bahwa pelaksanaan SKM melalui aplikasi online berperan dalam menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks tersebut menjadi salah satu indikator dalam penilaian kualitas pelayanan publik.
Karena itu, setiap unit pelayanan diharapkan memastikan seluruh tahapan pengisian dilakukan secara benar, lengkap, dan sesuai ketentuan.
Selain pemaparan materi, peserta juga mengikuti praktik penggunaan aplikasi. Mereka melakukan simulasi penginputan data, memverifikasi hasil pengisian, serta berkonsultasi mengenai kendala teknis yang dihadapi.
Data SKM Ditarik 30 September
Bagian Organisasi Setda Kota Bima menyampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan melakukan penarikan data aplikasi SKM Online pada 30 September 2026.
Data tersebut akan menjadi salah satu instrumen dalam penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2026. Seluruh lokus diharapkan menyelesaikan pengisian data sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
Melalui asistensi lanjutan ini, Bagian Organisasi Setda Kota Bima berharap pelaksanaan SKM secara digital di OPD, RSUD, dan Puskesmas dapat berjalan lebih baik serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Sumber: Bagian Organisasi Kota Bima, 10 September 2026.