Hj. Suharni Buka Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan TPPO di Kota Bima

Staf Ahli Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM Setda Kota Bima Hj. Suharni membuka sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO Tahun 2026.

Hj. Suharni Buka Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan TPPO di Kota Bima

KOTA BIMA — Staf Ahli Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM Setda Kota Bima, Hj. Suharni, S.E., membuka kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2026 di Aula Perpustakaan Kota Bima, Selasa, 29 September 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bima, Kabag Hukum Setda Kota Bima selaku narasumber, sejumlah lurah, Ketua MUI Kota Bima, Ketua Baznas Kota Bima, organisasi perempuan dan wanita lingkup Kota Bima, serta Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Pemerintah Dorong Perlindungan Perempuan dan Kelompok Rentan

Dalam sambutannya yang mewakili Wali Kota Bima, Hj. Suharni menyampaikan apresiasi kepada DPPPA Kota Bima atas pelaksanaan sosialisasi yang dinilai penting dan telah dilakukan secara berkelanjutan.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan perlindungan kepada perempuan dan kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban kekerasan maupun perdagangan orang.

Menurutnya, keberhasilan sosialisasi tidak hanya dilihat dari pelaksanaannya, tetapi juga dari sejauh mana pengetahuan yang diberikan dapat dipahami masyarakat dan berkontribusi dalam mencegah kekerasan serta TPPO.

Pencegahan Dimulai dari Lingkungan Terdekat

Kekerasan terhadap perempuan disebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikis, dan seksual. Sementara TPPO memiliki modus yang beragam dan dapat menyasar masyarakat, terutama mereka yang menghadapi tekanan ekonomi dan keterbatasan informasi.

Karena itu, pencegahan diharapkan dimulai dari lingkungan terdekat. Keluarga menjadi tempat pertama untuk memberikan rasa aman, sedangkan lingkungan masyarakat diharapkan dapat saling menjaga dan peduli.

Pemerintah melalui perangkat daerah terkait juga diharapkan memastikan mekanisme perlindungan dan penanganan yang cepat. Masyarakat didorong untuk melaporkan apabila menemukan atau mengetahui adanya indikasi kekerasan maupun perdagangan orang.

“Kami mengajak para camat, lurah, RT dan RW, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh unsur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk menjadi mata dan telinga pemerintah. Kalau ada persoalan di tengah masyarakat, jangan menunggu sampai menjadi besar. Kenali, cegah, laporkan dan tangani bersama,” pesannya.

Pengetahuan Diharapkan Diteruskan kepada Masyarakat

Para peserta juga diharapkan dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.

“Mari kita bangun kesadaran bersama bahwa perempuan harus dilindungi, anak-anak harus dijaga, dan tidak boleh ada ruang bagi kekerasan serta perdagangan manusia di Kota Bima,” tegasnya.

Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan semakin kuat komitmen dan sinergi berbagai pihak dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta TPPO di Kota Bima.

Sumber: Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kota Bima.

#Bima #Kota Bima