KOTA BIMA — Staf Ahli Wali Kota Bima Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia, Hj. Suharni, S.E., membuka kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2026 di Aula Perpustakaan Kota Bima.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bima tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan peran masyarakat dalam mencegah serta menangani kekerasan terhadap perempuan dan TPPO.
Kegiatan dihadiri Kepala DPPPA Kota Bima, kepala OPD terkait, camat dan lurah yang mendapat undangan, serta perwakilan sejumlah organisasi dan lembaga, di antaranya MUI, BAZNAS, Dharma Wanita, PPPK, GOW, Ikatan Bidan Indonesia, perwakilan perempuan Kristen dan Buddha, serta PUSPAGA/PUSPA.
Kekerasan Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Dalam sambutannya, Hj. Suharni mengapresiasi DPPPA Kota Bima yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia menyebut sosialisasi ini sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan mencegah TPPO.
Menurutnya, pencegahan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat.
“Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Kita tidak ingin kekerasan merusak keharmonisan dalam rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat. Jika dibiarkan, dampaknya akan sangat fatal, baik bagi korban, keluarga, maupun lingkungan sosial,” ungkapnya.
Ia berharap sosialisasi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menghasilkan pemahaman dan langkah nyata yang diterapkan oleh peserta di lingkungan organisasi, lembaga maupun masyarakat.
Peserta Didorong Kenali dan Laporkan Kasus
Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan dapat mengenali tanda-tanda awal kekerasan dan TPPO, memahami langkah pencegahan, serta mengetahui mekanisme pelaporan dan penanganan yang tepat.
Hj. Suharni juga meminta camat, lurah, kader dan organisasi perempuan turut menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mendorong keberanian untuk melaporkan apabila menemukan atau mengalami kekerasan maupun indikasi perdagangan orang.
“Saya meminta para kader, lurah, dan seluruh elemen yang hadir agar dapat menjadi mata dan telinga pemerintah di tengah masyarakat. Jangan biarkan kasus kekerasan tersembunyi karena korban takut atau tidak mengetahui ke mana harus melapor. Kita harus hadir memberikan perlindungan, pendampingan, dan solusi,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak membangun kesadaran untuk menjaga, menghormati dan melindungi perempuan serta anak. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi bagian dari gerakan bersama yang berkelanjutan dalam menyampaikan pesan pencegahan kekerasan kepada masyarakat.
“Semoga melalui pertemuan ini, komitmen kita semakin kuat dalam menciptakan Kota Bima yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan, dengan lingkungan keluarga dan masyarakat yang bebas dari kekerasan serta memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak,” tutupnya.
Sumber: DISKOMINFOTIK Kota Bima.