KOTA BIMA — Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE menerbitkan empat Surat Edaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Empat kebijakan tersebut diterbitkan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bima di bawah kepemimpinan Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari KKN.
Keempat Surat Edaran tersebut masing-masing bernomor 456, 457, 458, dan 459 Tahun 2026, dengan ruang lingkup pengelolaan konflik kepentingan, manajemen risiko, pencegahan korupsi, hingga penguatan budaya integritas.
Empat Surat Edaran yang Diterbitkan
- Surat Edaran Nomor 456 Tahun 2026 mengatur Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
- Surat Edaran Nomor 457 Tahun 2026 mengatur Penerapan Manajemen Risiko sebagai Indikator Kinerja Pemerintah Daerah.
- Surat Edaran Nomor 458 Tahun 2026 mengatur Pencegahan Korupsi, Pungutan Liar, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan serta Pelaporan Whistleblowing System (WBS).
- Surat Edaran Nomor 459 Tahun 2026 mengatur Kebijakan Zero Tolerance terhadap Pelanggaran Integritas.
Melalui kebijakan tersebut, perangkat daerah diarahkan untuk tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga membangun sistem pencegahan terhadap potensi pelanggaran integritas.
ASN Diminta Menolak Gratifikasi
Dalam Surat Edaran Nomor 458 Tahun 2026, ASN dan penyelenggara negara diperintahkan menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Aparatur juga dilarang meminta dana atau hadiah kepada masyarakat maupun pegawai negeri lainnya. Larangan tersebut mencakup pemberian yang muncul pada momentum seperti hari raya keagamaan, ulang tahun, mutasi atau promosi jabatan, kegiatan dinas, maupun alasan lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Kepala perangkat daerah, camat, lurah, Direktur RSUD, kepala puskesmas, kepala UPT, hingga kepala satuan pendidikan diminta menjadi teladan integritas di lingkungan kerja masing-masing.
Mereka juga diwajibkan mendorong pelaporan gratifikasi dan melakukan internalisasi nilai-nilai antikorupsi secara berkala. Pencegahan dilakukan melalui imbauan internal kepada aparatur serta pemberitahuan kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun.
Pelaporan Gratifikasi dan WBS
Pemkot Bima mempertegas kewajiban pelaporan bagi ASN atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Gratifikasi tersebut wajib dilaporkan kepada KPK paling lama 30 hari kerja sejak diterima. Pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online atau melalui koordinasi dengan Inspektorat Kota Bima.
Selain pelaporan gratifikasi, Pemkot Bima menyediakan Whistleblowing System (WBS) bagi ASN dan penyelenggara negara untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi maupun pelanggaran lainnya yang telah terjadi atau berpotensi terjadi.
Pengaduan terkait benturan kepentingan dan pungutan liar juga dapat disampaikan melalui kanal WBS dan pengaduan masyarakat pada Inspektorat Kota Bima.
Perkuat Budaya Integritas
Empat Surat Edaran tersebut menjadi rangkaian kebijakan Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat pencegahan, pengendalian risiko, pengawasan, dan budaya integritas di lingkungan pemerintahan.
Melalui Surat Edaran Nomor 458 Tahun 2026, kebijakan pencegahan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, serta bebas dari praktik korupsi, pungutan liar, gratifikasi, dan benturan kepentingan.
Seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima diarahkan untuk menjadikan integritas sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Sumber: DISKOMINFOTIK Kota Bima.