Wali Kota Bima H. A. Rahman, S.E. menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Bima di Ruang Kerja Wali Kota, Selasa (22/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa terkait sejumlah persoalan di Kota Bima.
Dalam audiensi, BEM Universitas Muhammadiyah Bima menyampaikan aspirasi mengenai izin usaha serta aktivitas hiburan malam di kawasan Pantai Ule. Mahasiswa berharap pemerintah memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan dampak sosialnya.
Mahasiswa juga menyoroti transparansi informasi terkait program beasiswa Pemerintah Kota Bima. Menurut mereka, keterbatasan biaya pendidikan masih menjadi salah satu tantangan bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan.
Pemkot Siapkan Penertiban Sesuai Aturan
Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Bima mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap persoalan daerah. Ia menegaskan pemerintah akan melakukan penertiban terhadap aktivitas usaha dan hiburan malam sesuai aturan yang berlaku.
Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk pemberian teguran serta memastikan proses perizinan usaha dilakukan sesuai ketentuan melalui sistem yang berlaku.
Kasat Pol PP Kota Bima menjelaskan bahwa penertiban terhadap sejumlah tempat usaha telah dilakukan sejak 2024. Beberapa tempat yang memiliki izin sebagai rumah makan, menurut penjelasan tersebut, ditemukan memiliki aktivitas yang perlu ditertibkan, termasuk terkait minuman beralkohol dan penyalahgunaan lainnya.
Teguran terhadap sejumlah tempat usaha juga telah diberikan beberapa kali bersama camat setempat. Wali Kota meminta agar pemerintah dapat mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan apabila teguran yang diberikan tidak diindahkan.
Di sisi lain, Wali Kota mengajak mahasiswa turut mendukung upaya penertiban secara konstruktif dan sesuai aturan.
Program Beasiswa Masih Terbatas pada 2026
Terkait program beasiswa, Wali Kota menjelaskan bahwa pada 2026 program tersebut masih terbatas karena efisiensi anggaran dan kemampuan fiskal daerah.
Pemerintah Kota Bima berharap anggaran beasiswa dapat kembali diperkuat pada 2027 seiring dengan kondisi fiskal daerah. Hal tersebut juga dikaitkan dengan kemungkinan kebijakan tenaga PPPK yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dapat membantu meringankan beban APBD.
Audiensi ditutup dengan komitmen untuk terus membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan mahasiswa dalam menjaga ketertiban serta mendorong kemajuan Kota Bima.
Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bima.