JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat penjaminan mutu pada lembaga kursus dan pelatihan (LKP) melalui penyelarasan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan evaluasi kinerja.
Upaya tersebut dibahas dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyelarasan SPMI dan Evaluasi Kinerja Lembaga Kursus sebagai Tahapan Menuju Akreditasi Nasional Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (20/8).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan sistem penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan agar kualitas LKP semakin baik.
Mutu LKP Tak Hanya Diukur dari Jumlah Lulusan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Suparto, menekankan bahwa standardisasi LKP perlu melihat lebih jauh dari sekadar jumlah lulusan.
“Standardisasi di LKP, bukan hanya jumlah lulusan, tetapi kita ingin melihat berapa banyak yang sudah terserap ke dunia kerja sekaligus bagaimana tata kelola kinerja LKP, sehingga terjadi continuous quality improvement. Kita ingin memastikan LKP memenuhi harapan masyarakat,” jelas Suparto.
Suparto juga mendorong pengelola LKP, pemerintah daerah, dan organisasi mitra menggunakan forum tersebut untuk membangun pemahaman bersama mengenai penjaminan mutu internal dan eksternal.
Menurutnya, budaya mutu perlu dibangun mulai dari penetapan standar, evaluasi, hingga tindak lanjut perbaikan.
Akreditasi Berbasis Kinerja
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyatakan penguatan mutu pendidikan kursus sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus.
“Karena LKP satuan pendidikan nonformal, layanan pendidikannya pun harus memiliki mutu yang baik, proses, kompetensi lulusannya pun bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Toni.
Sementara itu, Sekretaris Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP), Bakrun Dahlan, menjelaskan bahwa akreditasi pendidikan nonformal berkaitan dengan penilaian SPMI dan evaluasi kinerja lembaga.
“Penilaian tidak lagi berfokus pada kesempurnaan dokumen, tetapi justru hasil kinerja dan capaian,” pesan Bakrun.
Standar Harus Adaptif
Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Peningkatan STEM dan Kompetensi Guru, Maila Dinia, menilai standardisasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
“Standardisasi harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Intinya, sistem mutu harus kuat, tetapi tetap adaptif,” jelasnya.
Direktur Kursus dan Pelatihan, Yaya Sutarya, mengatakan penguatan sistem penjaminan mutu dan evaluasi kinerja merupakan bagian dari transformasi pendidikan agar lebih berdampak.
Menurut Yaya, LKP yang telah terakreditasi memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam program prioritas nasional, termasuk Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).
“Penyelarasan ini penting agar lembaga kursus tidak menghadapi mekanisme penjaminan mutu yang berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, proses yang dilakukan dapat lebih efektif dan lembaga tidak perlu melakukan pekerjaan yang berulang,” ujar Yaya.
Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), diterbitkan 22 Agustus 2026.